Juknis TPG PAI Kemenag 2026: Skema Baru, Jadwal dan Ketentuan Terbaru

Dirjen Pendis resmi merilis Juknis TPG PAI Kemenag 2026, guna mengatur penyaluran tunjangan profesi guru tahun berjalan.

Regulasi ini menjadi landasan hukum utama, bagi ribuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam proses administrasi pencairan dana.

Kemenag pusat menekankan pentingnya validasi data SIAGA, agar penyaluran tunjangan tepat sasaran dan tepat jumlah nasional.

Artikel ini mengulas skema baru, jadwal tetap, serta rincian besaran nominal berdasarkan aturan terbaru Direktorat PAI resmi.

Landasan Hukum Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan aturan ini, untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi pembayaran tunjangan guru agama.

Keputusan resmi tersebut tertuang dalam nomor seratus tiga puluh dua, yang mengatur seluruh mekanisme operasional tahun anggaran.

Rujukan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam

Aturan teknis pembayaran tunjangan profesi guru tahun ini, merujuk pada regulasi terbaru guna memperkuat kualitas pendidikan nasional.

• Keputusan Dirjen Pendis Nomor 132 Tahun 2026.
• Pedoman teknis penyaluran tunjangan profesi guru agama.
• Standar operasional prosedur validasi data aplikasi SIAGA.

Implementasi regulasi ini wajib dipatuhi oleh seluruh kantor wilayah, guna menghindari adanya kendala administratif saat proses pencairan.

Syarat Utama Penerima Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Penerima tunjangan harus memenuhi kriteria administratif tertentu, agar dinyatakan layak menerima hak keuangan dari pemerintah pusat.

Status guru agama islam aktif menjadi syarat mutlak, bagi pendidik yang bertugas pada sekolah umum maupun madrasah.

Kriteria Kelayakan Guru Pendidikan Agama Islam

Setiap pendidik wajib memastikan data profil pada aplikasi SIAGA, selalu diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan kerja.

• Memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI resmi.
• Terdaftar aktif sebagai guru pada aplikasi SIAGA.
• Memiliki Nomor Registrasi Guru yang diterbitkan kementerian.
• Melaksanakan tugas mengajar pada jenjang satuan pendidikan.
• Memenuhi beban kerja minimal dua puluh empat jam.

Verifikasi data dilakukan secara berjenjang oleh admin kabupaten, guna memastikan seluruh lampiran dokumen sesuai dengan aturan berlaku.

Dokumen Wajib Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Administrasi digital menuntut setiap guru menyiapkan berkas pendukung, yang wajib diunggah ke dalam sistem aplikasi secara berkala.

Kelengkapan dokumen menjadi faktor penentu utama keberhasilan, dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pusat.

Lampiran Dokumen Administratif Guru Agama

GPAI diwajibkan menyusun berkas fisik maupun digital secara rapi, sesuai dengan daftar kebutuhan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

• SK Pembagian Tugas Mengajar tahun ajaran terbaru.
• Jadwal mengajar mingguan yang disahkan kepala sekolah.
• Surat keterangan beban kerja dari kepala sekolah.
• Pakta integritas bermeterai sepuluh ribu rupiah asli.
• Fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir resmi.

Keterlambatan dalam mengunggah dokumen digital pada sistem SIAGA, berakibat pada penundaan pembayaran tunjangan untuk periode semester berjalan.

Jadwal Pencairan Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Pemerintah mengatur lini masa penyaluran tunjangan secara bertahap, mengikuti ketersediaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran wilayah.

Skema pembayaran diarahkan untuk dilakukan secara bulanan, meskipun tetap mempertimbangkan kesiapan sistem perbendaharaan negara di daerah.

Pencairan tunjangan bagi guru yang baru lulus sertifikasi, akan dimulai sejak bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya.

Besaran Tunjangan Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Nilai nominal tunjangan ditentukan berdasarkan status kepegawaian guru, yang merujuk pada ketentuan gaji pokok atau regulasi inpassing.

Pemerintah berkomitmen memberikan hak keuangan secara penuh, bagi guru yang telah memenuhi seluruh beban kerja minimal nasional.

Penyaluran dana tersebut akan dikirimkan langsung ke rekening, guna menjamin keamanan serta mencegah terjadinya praktik pungutan liar.

Skema Baru Pembayaran TPG PAI 2026

Kementerian Agama menerapkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, namun tetap mengutamakan kedisiplinan dalam pelaporan beban kerja mingguan.

Sinkronisasi data antara SIAGA dan sistem perbendaharaan daerah, menjadi kunci utama dalam mempercepat proses penerbitan Surat Perintah Membayar.

Inovasi Sistem Pembayaran Digital Guru

Proses digitalisasi SIAGA kini terintegrasi dengan basis data kependudukan, guna meminimalisir kesalahan identitas nomor induk kependudukan nasional.

• Penggunaan tanda tangan elektronik resmi.
• Verifikasi kehadiran guru berbasis aplikasi.
• Pemantauan status pencairan secara langsung.
• Notifikasi sistem untuk guru penerima.
• Integrasi data antara kabupaten dan pusat.

Transformasi digital ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, sehingga hak keuangan guru agama dapat diterima dengan lebih efisien.

Batas Waktu Administrasi TPG PAI 2026

Juknis menetapkan batas waktu cetak dokumen yang sangat ketat, bagi setiap pendidik guna menjaga keteraturan siklus anggaran negara.

Apabila guru melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka tunjangan profesi untuk periode tersebut dinyatakan gugur secara resmi.

Jadwal Penting Pelaporan Data SIAGA

Guru Pendidikan Agama Islam diwajibkan memantau kalender akademik, agar seluruh proses administrasi selesai sebelum batas akhir sistem ditutup.

• Cetak SKMT semester genap Juni.
• Cetak SKMT semester ganjil November.
• Batas unggah berkas inpassing April.
• Batas pembaruan data NRG Maret.
• Penutupan sistem verifikasi nasional Desember.

Ketaatan terhadap lini masa administratif mencerminkan profesionalisme guru, sekaligus mempermudah tugas verifikator pada kantor kemenag kabupaten kota.

Ketentuan TPG Guru PPPK Kemenag 2026

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mendapatkan perlakuan khusus, sesuai dengan status masa kerja serta golongan pangkat yang dimiliki.

Penyaluran tunjangan bagi guru PPPK mempertimbangkan ketersediaan anggaran, terutama bagi pegawai yang baru diangkat pada tahun berjalan resmi.

Hak Keuangan Guru PPPK Penuh Waktu

Guru agama dengan status pegawai pemerintah perjanjian kerja, menerima tunjangan profesi berdasarkan standar penggajian aparatur sipil negara terbaru.

• Besaran satu kali gaji pokok.
• Mengacu pada SK pengangkatan resmi.
• Berlaku bagi sertifikasi bidang relevan.
• Dibayar setelah verifikasi data tuntas.
• Tunjangan menyesuaikan kenaikan gaji berkala.

Bagi PPPK paruh waktu skema pembayaran sementara disetarakan, dengan guru non ASN hingga terbitnya regulasi teknis lanjutan kementerian.

Aturan TPG GPAI Sekolah Luar Biasa

GPAI yang bertugas pada Sekolah Luar Biasa tetap, memiliki hak menerima tunjangan profesi sesuai dengan kriteria dalam juknis.

Ketentuan utama bagi guru SLB adalah tidak menerima, pembayaran tunjangan profesi dari kementerian pendidikan dasar serta menengah nasional.

Syarat Khusus Guru Agama di SLB

Pendidik pada jenjang pendidikan khusus wajib memiliki sertifikasi, yang linier dengan bidang tugas keagamaan yang diampu pada sekolah.

• Memiliki sertifikat pendidik bidang PAI.
• Tidak terdaftar di dapodik kemendikdasmen.
• Menjalankan tugas mengajar siswa disabilitas.
• SKMT disahkan oleh pengawas PAI.
• Terdata aktif pada sistem SIAGA.

Implementasi aturan ini bertujuan untuk menghindari pembayaran ganda, yang bersumber dari dua kementerian berbeda pada tahun anggaran sama.

Mekanisme Alih Tugas dan TPG PAI 2026

Guru yang mengalami perpindahan tempat tugas tetap berhak, mendapatkan tunjangan profesi sepanjang memenuhi aturan peralihan yang telah ditetapkan.

Masa transisi administrasi bagi guru alih tugas dibatasi, guna memberikan waktu penyesuaian data pada pangkalan data pendidikan agama.

Prosedur Mutasi Guru Agama Islam Bersertifikasi

Proses mutasi wajib dilaporkan secara resmi melalui sistem SIAGA, agar status kelayakan penerima tunjangan tidak terhenti secara sistemik otomatis.

• Pelaporan mutasi ke kemenag kabupaten.
• Pembaruan data sekolah induk baru.
• Validasi beban mengajar di lokasi.
• Persetujuan pengawas pembina wilayah baru.
• Masa peralihan maksimal selama dua tahun.

Kesesuaian rute mutasi dengan kebutuhan formasi di daerah, sangat menentukan keberlanjutan pembayaran tunjangan profesi guru bersangkutan di masa depan.

Sanksi Pelanggaran Juknis TPG PAI Kemenag 2026

Pemerintah memberlakukan sanksi tegas bagi penerima tunjangan, yang terbukti melakukan manipulasi data atau tidak melaksanakan tugas mengajar.

Pengawasan ketat dilakukan oleh tim audit internal kementerian, guna menjaga integritas penyaluran dana tunjangan profesi guru agama nasional.

Jenis Pelanggaran dan Konsekuensi Administratif

Penerima tunjangan diimbau untuk menjaga kejujuran informasi data, agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari akibat gratifikasi.

• Penghentian tunjangan akibat cuti besar.
• Pembatalan hak karena data fiktif.
• Pengembalian dana akibat kelebihan bayar.
• Diskualifikasi permanen bagi pemalsu sertifikat.
• Penangguhan pencairan karena beban kurang.

Integritas guru merupakan cerminan kualitas pendidikan agama, sehingga setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penutup Regulasi TPG PAI Kemenag 2026

Juknis TPG PAI Kemenag 2026 hadir sebagai panduan teknis, yang sangat komprehensif bagi seluruh guru agama islam di wilayah Indonesia.

Dukungan anggaran dari kementerian memastikan bahwa setiap pendidik, mendapatkan apresiasi yang layak atas dedikasi mereka dalam membangun karakter bangsa.

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, mengenai penambahan komponen tunjangan baru di luar gaji pokok aparatur negara.

Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi GPAI nasional, dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi tunjangan profesi guru tahun dua ribu dua puluh enam.